DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (8/2/2023).
Keikutsertaan Pemkab Indramayu dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu peran aktif dalam upaya pengendalian inflasi daerah, sehingga dapat mengetahui perkembangan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi daerah dari seluruh Indonesia.
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), rapat koordinasi turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, angka inflasi saat ini berada pada angka 5,28%. Hal tersebut merupakan penurunan yang cukup signifikan, dimana pada Desember 2022, angka inflasi nasional berada pada angka 5,51%.
“Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, alhamdulillah angka inflasi kita mengalami penurunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono memaparkan, inflasi yang terjadi di Januari 2023 mengalami penurunan sebanyak 0,34%, relatif lebih rendah dari Desember 2022 dan Januari tahun sebelumnya
“Penurunan ini merupakan capaian kita bersama, konsolidasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Margo Yuwono menjelaskan, beberapa faktor yang menjadi penyumbang inflasi diantaranya adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, tarif angkatan udara serta rokok kretek filter.
“Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi. Kendati demikian, Inflasi yang rendah, stabil dan dapat diprediksi (inflation targetin) adalah inflasi yang terbaik untuk perekonomian,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto menuturkan, kebijakan yang diambil oleh Badan Pangan Nasional diantaranya rakor pengendalian inflasi bersama Kementerian dan Lembaga terkait dengan dinas pangan, melakukan fasilitasi koordinasi dinas pangan dan Perum BULOG serta BUMN pangan, dan beberapa hal lainnya.
Kemudian Andriko juga menerangkan, beberapa kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah penyusunan rencana aksi pengendalian inflasi khususnya fokus di kab/kota yang inflasinya tinggi, koordinasi dnegan kanwil BULOG dan BUMN pangan setempat untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Tak hanya itu, Andriko juga menyarankan untuk melaksanakan GPM di titik-titik konsumen serta optimalisasi pemanfaatan APBD dan BTT.
“Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil terutama oleh pemerintah kab/kota guna mengendalikan inflasi,” tandasnya.
Melihat kondisi tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Suwenda mengatakan, Pemkab Indramayu akan terus mengikuti berbagai upaya yang disarankan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah guna menekan angka inflasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disamping terus memantau perkembangan angka inflasi melalui berbagai rapat koordinasi.
“Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna pengendalian inflasi di daerah,” pungkasnya. (FKR/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)
