DISKOMINFO INDRAMAYU – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar webinar dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Webinar dengan tema Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu berlangsung secara daring, Selasa (3/1/2023).
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Indramayu Sugeng Heryanto serta turut didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Moh. Iskak Iskandar, dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Budi Setiawan.
Turut hadir pula Sekretaris Badan Keuangan Daerah Amrullah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu Edi Kusnaedi serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Agus Rohani.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan, dukungan terhadap kesuksesan pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 merupakan salah satu bentuk dan prioritas kerja dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2023.
“Salah satu prioritas kerja kami di tahun 2023 adalah mendukung kelancaran pemilu tahun 2024,” katanya.
Dirinya juga mengingatkan kepada para peserta yang hadir tentang arahan Presiden RI Joko Widodo pada rapat konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu yang lalu.
Arahan Presiden Jokowi guna kelancaran pemilu 2024 adalah memastikan agar pelaksanaan pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan dilakukan rapat-rapat regular guna mendukung kegiatan tersebut salah satunya adalah webinar ini. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan sejumlah Menteri untuk memberikan dukungan kepada KPU dan seluruh jajaran KPU agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dengan indikator-indikator yang tersedia.
Penyelenggara pemilu khususnya KPU agar berhati-hati dalam menyelenggarakan pemilu jangan sampai terjadi kesalahan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek lainnya yang menjadi isu politik yang tidak terkendali, menyingkat waktu kampanye sehingga lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut di masyarakat.