DISKOMINFO INDRAMAYU – Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar memaparkan strategi kebijakan percepatan penurunan stunting dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indramayu di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy, Jumat (20/1/2023).
Bupati Nina Agustina menyampaikan hal tersebut pada acara roadshow daring bersama Menko PMK dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang dilangsungkan secara daring.
Bupati Nina memaparkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu masih cukup tinggi. Walaupun berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) sejak tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2019, stunting di Kabupaten Indramayu berada di angka 29,19 %. Namun berkat kerja keras semua pihak, pada tahun 2021 turun menjadi 14,4 %.
Kendati demikian, kondisi saat ini di Kabupaten Indramayu dalam upaya intervensi stunting masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta sarana dan prasarana yang tersedia belum terpenuhi.
“Permasalahan yang sekarang ada di Indramayu adalah masih adanya angka kasus stunting,” paparnya.
Menghadapi permasalahan tersebut, Bupati Nina mengajak seluruh elemen pemerintahan bersinergi dan berinovasi melalui program penurunan stunting yang diberi nama Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu (Gesit).
“Gesit ini merupakan gerakan penurunan stunting yang dilakukan secara terpadu antara Lembaga, OPD, Kecamatan dan Desa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan juga evaluasi,” imbuhnya.
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu dalam menurunkan angka stunting adalah melalui gerakan Orang Tua Asuh Balita Stunting.
“Kami menginstruksikan seluruh pejabat, camat dan jajarannya untuk menjadi orang tua asuh balita stunting, dimana pemberian bantuan kepada balita stunting serempak dilakukan setiap 2 minggu sekali melalui program Jumat Berkah,” tandas Bupati Nina.
Sementara itu, untuk angka kemiskinan ekstrem di Indramayu melalui data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten indramayu mengalami penurunan di tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yang semula 4,32% atau 75.082 jiwa turun menjadi 3,01% atau 53.005 jiwa.
“Kami mempunyai program Perempuan Berdikari atau PERI yang saat ini jumlahnya 1620. Bagaimana caranya kita membuat perempuan untuk menjadi mandiri dan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, karena di Indramayu salah satu kantong terbesar TKI/TKW seluruh Indonesia,” tambah Bupati Nina.
Program PERI tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu dalam Target RPJMD 2021-2026 tentang penurunan kemiskinan ekstrem guna peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu berdikari.
Dalam forum yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi atas berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu dalam percepatan penurunan stunting sehingga mengalami penurunan angka prevalensi stunting yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.
“Saya mohon kepada bapak ibu kepala daerah yang hadir saat ini untuk berusaha lebih keras lagi dan terus menata sistem penanganan sehingga pada tahun 2024, angka stunting bisa dibawah 10%,” ucap Menteri Muhadjir.
Dalam rakor yang digelar secara virtual ini dihadiri pula oleh Kepala Bidang PPM BAPPEDA Litbang Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Kesmas pada Dinkes Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Disduk P3A Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan pada DPMD Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Infrastruktur Penyehatan Lingkungan pada Diskimrum Pertanahan Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Usaha dan Pengelolaan Ikan pada Diskanla Kabupaten Indramayu dan Kepala Bidang IKP pada Diskominfo Kabupaten Indramayu di ruang Indramayu Command Center (ICC). (FKR/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)